TARDIS - SCORP CIMSA FK UNS

TARDIS - SCORP CIMSA FK UNS

image

TARDIS

(Tackling Discrimination with Understanding)

SCORP CIMSA FK UNS

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melaporkan sebanyak 783 narapidana anak telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi sebagai bagian upaya pencegahan penyebaran virus corona di lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan (rutan) negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Sebanyak 783 anak itu berasal dari total 35.676 narapidana yang telah dibebaskan Kementerian Hukum dan HAM hingga Rabu, 8 April 2020.     

Menanggapi hal tersebut, Standing Committee on Human Rights and Peace (SCORP) CIMSA FK UNS telah mengadakan sebuah project bernama Tackling Discrimination with Understanding (TARDIS) yang berupa talkshow selama 2 hari di Instagram @cimsauns pada tanggal 18 dan 19 Mei 2020. Dalam talkshow ini, kami mengundang narasumber yang merupakan perwakilan dari Sahabat Kapas dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Talkshow dimulai pada pukul 20.00 sampai 20.45 dan sesi tanya jawab selama 5 menit.

Pada hari pertama, talkshow dimoderatori oleh Grendi Mercy yang merupakan Human Rights Trainer dan mengundang narasumber bernama Anggi N. C. T selaku Staff Program Rehabilitasi Anak Yayasan Sahabat Kapas. Sahabat kapas merupakan organisasi non-pemerintah dan non-profit yang berkedudukan di Karanganyar dan memiliki keperdulian dan keprihatinan (care & concern) kepada anak-anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan (AKKR) khususnya narapidana anak.

     

Anggi menjelaskan mengenai narapidana anak baik dari usia, hak, kasus yang sering terjadi, dan kondisi dari narapidana anak. Sistem pemasyarakatan di Indonesia masih belum optimal menyentuh kebutuhan rehabilitasi bagi penghuni lapas yang masih berumur anak-anak. Konsep pembinaan yang dilakukan terhadap mereka tak jauh berbeda dengan narapidana dewasa. Sehingga, kebutuhan khas anak masih luput dari perhatian pemerintah misalnya belajar formal, pengembangan kognitif, pendampingan psikososial, jaminan mereka tidak distigma ketika bebas, dan tersedia lapangan pekerjaan yang pasti untuk mereka ketika pulang. Selain itu, diskriminasi dari masyarakat kepada narapidana anak juga masih marak terjadi.

Pada hari kedua, talkshow dimoderatori oleh Ellen Josephine Handoko yang merupakan Project Officer dari TARDIS dan mengundang narasumber bernama Indira Suryani selaku Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang. Lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah lembaga yang non profit dan didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membuutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum, dan tertindas.

Indira menjelaskan mengenai kebijakan pembebasan narapidana terkait Covid-19. Dalam masa pandemi ini, kebijakan pelepasan narapidana yang memenuhi syarat untuk mencegah transmisi massal dari Covid-19 menuai pro dan kontra di masyarakat. Banyak narapidana yang setelah dibebaskan kembali melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidup karena pemerintah tidak menjamin kehidupan dari narapidana yang telah dibebaskan. Walaupun sempat terdapat gangguan koneksi, namun talkshow berjalan dengan lancar sampai akhir. Peserta talkshow dalam dua hari mencapai 57 orang. Peserta antusias dan aktif bertanya mengenai topik yang diangkat.

Selain diadakan talkshow, kami akan memberikan sumbangan untuk LPKA Klas I Kutoarjo yang berupa uang tunai. Diharapkan uang tersebut dapat digunakan untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan diri narapidana anak.

Diharapkan dari terselenggaranya project dalam dua hari ini, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi narapidana anak dan kebijakan pembebasan narapidana dalam masa pandemi ini secara holistik serta dapat membantu mengambil peran untuk merealisasikan sikap anti diskriminasi dan destigmatisasi terhadap narapidana. Sekian dari kami, terima kasih CIMSA!

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Top