Ketersediaan Pelayanan Kesehatan di Era Pandemi

Ketersediaan Pelayanan Kesehatan di Era Pandemi

image

Artikel oleh Ghefira Nasya Nurhaliza (MCA Team 2020-2021)
Desain oleh Faiz Dzulkifar (MCA Team 2020-2021)

Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak disrupsi dengan dampak yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tentu dalam konteks kesehatan publik, salah satu aspek yang menerima dampak paling besar adalah ketersediaan pelayanan kesehatan. Mungkin sudah terlampau sering dijumpai cerita di laman berita maupun sosial media mengenai kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah mulai kewalahan dalam mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi? 

Seperti yang kita ketahui, alih-alih berkurang, angka kasus positif COVID-19 terus meningkat. Kondisi ini mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan bekerja ekstra demi memberikan penanganan pada pasien COVID-19 yang kini menjadi prioritas utama. Di sisi lain, adanya pandemi tidak menihilkan masalah maupun kebutuhan kesehatan lain yang perlu ditangani. Hal ini lah yang membuat fasilitas pelayanan kesehatan mulai selektif dalam memberikan pelayanan kesehatan. 

Lalu, apa dampak dari terbatasnya pelayanan kesehatan? Menurut survei yang dilakukan oleh WHO pada 155 negara, pandemi ini menyebabkan disrupsi dalam upaya pencegahan dan program screening publik untuk penyakit tidak menular, termasuk hipertensi pada 53% negara, kegawatan kardiovaskuler pada 31% negara, dan diabetes pada 49% negara. Disrupsi ini berpotensi memperparah kesehatan masyarakat dengan kondisi medis tertentu. Terlebih lagi, masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas kesehatan akan semakin kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan esensial. Tentunya hal ini dapat secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. 

Kondisi pelayanan kesehatan ini menjadi perhatian bagi pemerintah, stakeholders, dan masyarakat. Banyak langkah yang telah diambil demi mengatasi masalah ini terutama dengan mengeluarkan protokol dan regulasi-regulasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas tetap tersedia dan dapat diakses oleh semua. Kebijakan ini beragam, mulai dari yang berdampak langsung seperti penguatan pelayanan kesehatan berbasis komunitas, pemberian obat ARV secara gratis bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), himbauan penggunaan telemedicine, hingga yang tidak langsung dengan memberlakukan PSBB.

Perlu dipahami bahwa PSBB yang kembali diberlakukan di ibu kota Indonesia merupakan kebijakan rem darurat yang diambil karena mempertimbangkan tingkat kematian dan okupasi rumah sakit yang semakin mengkhawatirkan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah tingginya kasus positif di klaster kantor dan permukiman serta meningkatnya tren kasus COVID-19 di klaster keluarga. Hal ini membuktikan bahwa setiap individu bertanggung jawab tidak hanya atas kesehatannya sendiri, tetapi juga kesehatan orang-orang di sekitarnya. Apabila protokol kesehatan diabaikan oleh satu orang saja maka dampaknya akan membahayakan banyak orang, terutama orang-orang terdekatnya. Harapannya dengan diberlakukannya PSBB dengan pengawasan yang ketat maka tingkat kasus positif di Jakarta akan menurun dan tuntutan pelayanan kesehatan tidak akan melampaui kapasitas fasilitas yang tersedia.

Namun, semua kebijakan tadi tidak akan ada artinya jika tidak dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai garda terdepan untuk orang-orang yang kita sayangi, salah satu kontribusi utama yang bisa kita lakukan dalam upaya mengeradikasi pandemi ini adalah dengan berkooperasi dan patuh kepada regulasi, protokol, dan himbauan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes maupun pihak berwajib lainnya. Dengan demikian, kita bisa menghambat persebaran coronavirus dan memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan juga fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan optimal. Jadi, yuk sama-sama kita lindungi diri dan orang-orang terdekat serta membantu tenaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan!

Referensi 

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 2020. Kebijakan Rem Darurat, Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar. [online]. Available at: <https://covid19.go.id/p/berita/kebijakan-rem-darurat-pemprov-dki-jakarta-tetapkan-kembali-pembatasan-sosial-berskala-besar> [Diakses pada 14 September 2020].

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 2020. Menteri PPPA: Terapkan Protokol Kesehatan Di Lingkungan Keluarga - Berita Terkini | Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. [online] covid19.go.id. Available at: <https://covid19.go.id/p/berita/menteri-pppa-terapkan-protokol-kesehatan-di-lingkungan-keluarga> [Diakses pada 24 September 2020].

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 2020. Muncul Cluster Baru, DKI Jakarta Giat Lakukan Surveilans - Berita Terkini | Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. [online] covid19.go.id. Available at: <https://covid19.go.id/p/berita/muncul-cluster-baru-dki-jakarta-giat-lakukan-surveilans> [Diakses pada 24 September 2020].

WHO dan UNICEF. 2020. Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas, Termasuk Penjangkauan dan Kampanye, Dalam Konteks Pandemi COVID-19. [online]. Available at: <https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-2019-ncov-comm-health-care-2020-1-eng-indonesian-final.pdf?sfvrsn=42bf97f9_2> [Diakses pada 14 September 2020].

WHO. 2020. COVID-19 Significantly Impacts Health Services For Noncommunicable Diseases. [online]. Available at: <https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases> [Diakses pada 14 September 2020].

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Top